Pemda Harus Proaktif Dalam Pengentasan Rumah Kumuh

Prabumulih, RT - Pemerintah Provinsi melalui Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ir Basyarudin Ahmad Msi, meminta agar Pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Kota, agar proaktif dalam rangka penyelesaian rumah kumuh atau rumah tak layak huni (RTLH) di wilayahnya masing - masing, hal itu diungkapkannya saat acara penyerahan buku tabungan dan sosialisasi program bantuan perumahan swadaya (BSPS) di pendopo rumah dinas Walikota Prabumulih, (10/7).

Menurut Basyar, pengentasan RTLH harus dilakukan seluruh pihak dan terintegrasi, untuk terlibat di dalamnya. "Karena itu kita sangat apresiasi terhadap pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih atas keseriusan pembangunan perumahan di Prabumulih, yang tak hanya mengandalkan pusat dan provinsi saja, tapi turut mempelopori program Pembangunan rumah baru, dari dana infak pegawai, sehingga berbagai pihak tergerak ikut membantu, seperti dibantu perusahaan melalui program CSR," katanya.

Adapun untuk program BSPS, dapat dibantu setelah sebelumnya, mendapat usulan dari Pemkot Prabumulih. "Jadi memang, pemda harus proaktif dan punya data yang valid, supaya usulan dapat diterima," bebernya.

Diingatkan Basyar, pada penerima BSPS, agar dapat mengelola dengan baik, karena program ini, menggunakan uang negara melalui APBN. "Dan baru bisa dimiliki, oleh penerima bantuan, kalau sudah berbentuk rumah baru milik si penerima bantuan," terangnya.

Sementara itu, Direktur rumah swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Joni F Subrata, menjelaskan bahwa di Indonesia ini, ada sebanyak 11,4 juta Rumah Tangga yang belum memiliki rumah, sedangkan lainnya ada 3,4 juta rumah kategori tidak layak huni. "Pemerintah sendiri, baru mentargetkan akan menyelesaikan rumah kumuh itu, dalam proyek pembangunan 1 juta rumah, yang akan mencakup 1,75 pengentasan rumah kumuh yang harus diselesaikan dahulu, itu semua tidak akan selesai, kalau hanya mengandalkan dana APBN, karena itu perlu pendampingan program oleh Pemerintah daerah, dan kita sangat apresiasi pada Pemkot Prabumulih, yang telah memulai pengentasan rumah kumuh sejak tahun 2014 lalu," ujarnya.

Terpisah Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, menyampaikan bahwa pihaknya melalui Baznas, telah menyelesaikan sebanyak 387 rumah kumuh. "Tinggal 450 RTLH yang belum, ini yang kita mintakan, agar dibantu lagi oleh pusat pada tahun depan," pungkasnya.

Berdasarkan data dari Bappeda Kota Prabumulih, Penerima Bsps di Kota Prabumulih sejak 2014 - 2017 sebanyak 1706 unit, dengan rincian : 2014 sebanyak 756 unit, 2015 sebanyak 259 unit, 2016 sebanyak 325 unit, 2017 sebanyak 366 unit dari 19 desa dan kelurahan
Untuk tahun 2017 ini, 366 penerima bantuan, akan mendapatkan dana BSPS sebesar Rp 15 juta. (01).