Novas Terpilih Ketua Mappilu PWI Sumsel

PALEMBANG, RT – Setelah hasil rapat pengurus Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan (Sumsel) ditunjuklah Novas Riady SKom sebagai Ketua Mappilu PWI Sumsel.

Novas Rady sendiri menggantikan Mulyadi SH yang sebelumnya menjabat Ketua Mappilu Sumsel.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar SPd MSi sendiri digelar di Kantor PWI Sumsel, Jumat (25/9/2020). 

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris PWI Sumsel Dwitri Kartini,  Wakil Ketua Bidang Organisasi Anwar Rasuan, Ketua PWI Peduli Marintan, dan para pengurus lainnya.

Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar, Sabtu (26/9/2020) mengatakan bahwa dari hasil rapat pengurus kemarin (25/9/2020) diputuskan Novas Riady menjadi Ketua Mappilu Sumsel. “Ya, Novas dipilih setelah hasil rapat menggantikan Pak Mulyadi yang sebelumnya menjadi Ketua Mappilu Sumsel,” ujar pria yang akrab dipanggil Bung Firko ini. 

Untuk itu, ia mengharapkan, agar Ketua Mappilu Sumsel yang terpilih ini segera untuk menyusun kepengurusan. “Jadi, saya minta agar Ketua Mappilu PWI Sumsel untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi Mappilu Sumsel,” pungkas Firko.

Sementara, Ketua Mappilu PWI Sumsel Novas Riady mengucapkan terimakasih atas dirinya telah terpilih menjadi Ketua Mappilu PWI Sumsel. “Alhamdulillah atas kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman pengurus PWI Sumsel kepada saya. Semoga amanah ini bisa saya jalankan sebaik mungkin,” ungkap Novas.

Lebih lanjut, dikatakan dia, dirinya akan segera menyusun kepengurusan Mappilu Sumsel. “Insya Allah dalam waktu dekat kita susun kepengurusan Mappilu Sumsel,” ujarnya.

Ketika ditanya, untuk program kedepan apa yang akan dilakukan? Menurut dia, program dalam waktu dekat ini melakukan koordinasi dengan Ketua Mappilu Kabupaten Kota yang daerahnya akan menggelar Pilkada serentak. “Ada 7 Kabupaten Kota yang akan menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti. Jadi kita akan menanyakan seberapa jauh keterlibatan para pengurus Mappilu Kabupaten Kota dalam Pilkada serentak itu. Ya, termasuk menanyakan apakah mereka (pengurus Mappilu Kabupaten Kota, red) sudah mendirikan posko pengaduan sengketa Pilkada,” tuturnya. (rn)