Wapres RI KH Ma'ruf Amin Apresiasi Pj Bupati Apriyadi Atas Keberhasilan Turunkan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, Rubrikterkini.com -- Empat kategori insentif fiskal daerah berhasil diborong Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan salah satunya kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Hal ini diketahui saat Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023, Kamis (9/11/2023) di Istana Wakil Presiden RI di Jakarta.

Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tersebut langsung diberikan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin kepada Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud, dan pada rangkaian kegiatan tersebut Pj Bupati Apriyadi Mahmud turut didampingi Plt Kepala Bappeda Muba Sunaryo SSTP MM, Kepala Dinas Sosial Ardiansyah SE MM, dan Plt Kabag Prokopim Agung Perdana SSTP MSi.

Saya apresiasi dan akui kerja keras Kepala Daerah dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing lewat program program yang telah dijalankan," ungkap Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin.

Menurutnya, konsistensi penajaman program dan keberpihakan anggaran untuk menghapus kemiskinan ekstrem harus terus dimaksimalkan. "Pastikan tepat sasaran, dan bermanfaat besar untuk sasaran warga miskin ekstrem," ucapnya.

Lanjutnya, sebagai apresiasi tentu daerah yang telah maksimal dalam bekerja untuk berupaya menurunkan serta menghapus kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing diberikan insentif fiskal.

Semoga reward yang diberikan ini akan menjadi penyemangat untuk bekerja maksimal menghapus kemiskinan ekstrem di daerah-nya masing-masing," tuturnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengatakan upaya penurunan serta penghapusan kemiskinan ekstrem di Muba dimaksimalkan melalui program Bantu Umak (bantuan tunai untuk masyarakat miskin).

Alhamdulillah lewat program ini kemiskinan ekstrem di Muba turun hampir mencapai 2 persen, dan hari ini mendapatkan reward sebesar Rp6.381.641.000 atas keberhasilan Muba berupaya menghapus kemiskinan esktrem," terangnya.

Saat ini juga sasaran masyarakat miskin ekstrem di Muba telah kita fasilitasi dengan mengcover mereka didalam BPJS Ketenagakerjaan, semua kita fasilitasi secara gratis," bebernya.

Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya ini menambahkan, Pemkab Muba tidak hanya berhasil mendapatkan insentif fiskal kategori penurunan kemiskinan ekstrem tetapi juga kategori Kinerja Penurunan Stunting, kategori Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Keempat kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah sebesar.

Alhamdulillah atas capaian tersebut Muba mendapatkan insetif fiskal mencapai Rp23 Miliar lebih, tentu capaian ini tidak terlepas dari kerjas keras para OPD di Kabupaten Muba," jelasnya.

Diketahui, tahun 2023 ini Apriyadi telah menganggarkan Rp 31,99 miliar untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan sosial kemiskinan ekstrem yaitu ‘Bantu Umak’, Dan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 telah dituangkan anggaran di APBD sebesar Rp 72 miliar. Ini akan menyasar 9.491 Kepala Keluarga atau 16.406 jiwa penduduk miskin.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dan Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof Alfitri MSi mengaku, capaian tersebut merupakan prestasi Pemkab Muba yang sangat positif dan tidak mudah dicapai.

Tentu ini tidak terlepas dari kerja keras Kepala Daerah dalam hal ini Pj Bupati Apriyadi. Ini bentuk apresiasi dari aksi nyata menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Muba," ungkapnya.

Guru Besar Universitas Sriwijaya ini mengaku, meski saat ini angka kemiskinan di Muba masih tinggi namun capaian dengan diperolehnya dana fiskal dari Pemerintah Pusat tersebut merupakan keberhasilan nyata upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting di Muba.

Apalagi Pj Bupati Apriyadi berhasil mengantarkan Pemkab Muba mendapatkan empat kategori sekaligus. Tidak hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan dan stunting, tapi Pj Bupati Apriyadi juga berhasil mengantongi dana insentif fiskal daerah kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri dan kategori kinerja percepatan belanja daerah," tuturnya.

Lanjutnya, penurunan angka kemiskinan dan stunting tentu tidak mudah dilakukan namun komitmen Kepala Daerah dalam hal ini sangat dibutuhkan. "Dan Muba sudah menunjukan komitmennya, semoga ini terus berlanjut," tukasnya. (Maryunika)