.jpg)
SUMBAR, RUBRIKTERKINI -- Mengawali Tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) langsung aktif berkegiatan, termasuk pula diantaranya komisi-komisi DPRD.
Total ada lima komisi di DPRD Sumbar. Awal Januari 2024 seluruh komisi aktif melaksanakan rapat dengan mitra kerja. Salah satunya rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan program APBD Tahun 2023 dan persiapan pelaksanaan program APBD Tahun 2024. Rapat tersebut dilaksanakan mulai 3 hingga 5 Januari lalu di gedung DPRD Sumbar.
Kelima komisi melaksanakan rapat dengan mitra kerja yakni organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan sektor masing-masing. Yakni Komisi I bidang pemerintahan, Komisi II bidang ekonomi, Komisi III bidang keuangan, Komisi IV bidang perencanaan pembangunan dan Komisi V bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra).
Salah satunya Komisi IV melaksanakan rapat dengan mitra kerja. Dalam rapat tersebut Komisi IV meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menyegerakan pelaksanaan program kegiatan infrastruktur yang sudah ditetapkan masuk dalam APBD Sumbar Tahun 2024.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Suharjono mengatakan, APBD 2024 telah ketuk palu pada akhir tahun 2023 lalu, pada awal tahun ini tinggal lagi pelaksanaannya oleh OPD-OPD di lingkungan Pemprov.
Ia meminta sebelum pertengahan Februari kegiatan-kegiatan infrastruktur untuk 2024 yang telah disahkan di sejumlah OPD sudah bisa terealisasi.
“Jangan menunggu bulan 6 atau bulan 7 baru turun ke lapangan. Kita minta sebelum pertengahan Februari kegiatan-kegiatan infrastruktur utamanya yang berkaitan dengan pokok pikiran anggota DPRD telah direalisasikan karena uangnya sudah masuk semua, APBD kita sudah ketuk palu,” ucap Suharjono saat rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar dengan mitra terkait evaluasi pelaksanaan program di APBD tahun 2023, di Ruang Bamus DPRD Sumbar, Kamis (4/1).
Selain meminta agar realisasi program kegiatan di APBD 2024 dipercepat, untuk sinergi yang lebih baik antara Pemprov dan DPRD Suharjono juga mengingatkan pimpinan OPD beserta jajaran lebih meningkatkan dan memperbaiki lagi cara berkomunikasi dengan anggota DPRD. Hal ini disampaikan Suharjono karena menurut hemat dia masih ada sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov terutama yang bermitra dengan Komisi IV yang sulit dihubungi ketika dewan ingin menyampaikan kepentingan masyarakat.
“Kita menelfon tidak diangkat, masih banyak dari kepala OPD yang seperti itu. Harapan kami tolonglah saling kerjasama antara OPD dengan kami di DPRD ini, yang kita sampaikan kan kepentingan masyarakat, banyak yang harus kita pikirkan untuk Sumatera Barat ini, bukan membahas kepentingan pribadi,” tukas dewan dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Senada dengan yang disampaikan Suharjono, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Nurfirmanwansyah meminta soal cara komunikasi jajaran OPD dengan anggota DPRD agar diperbaiki, sehingga kerja-kerja pemerintahan daerah bisa berjalan bisa berjalan dengan optimal.
“Karena memang ada dari OPD, beberapa kali dihubungi tidak dibalas. Jika memang dalam keadaan tidak memungkinkan untuk membalas, kan bisa dihubungi kembali. Tapi, jika setelah dihubungi tak ada komunikasi sama sekali untuk konfirmasi tentunya perlu diperbaiki cara komunikasinya,” ucap Nurfirmanwansyah yang juga merupakan politisi PKS tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said menyampaikan pada hari itu Komisi IV DPRD Sumbar mengadakan rapat kerja evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2023 dan persiapan pelaksanaan APBD 2024 bersama sejumlah OPD yang menjadi mitra Komisi IV sebagai komisi yang membidangi infrastruktur.
Disebut Zulkenedi Said, dalam evaluasi ini ada beberapa hal yang dilihat terkait realisasi program, diantaranya terkait capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan.
“Dari laporan OPD-OPD yang menjadi mitra Komisi IV rata-rata realisasinya di atas 90 persen. Untuk hal ini, kita juga evaluasi dari semua program yang dilaksanakan itu apa kendala-kendala di lapangan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya,” ucap Zulkenedi.
Dari pemaparan yang disampaikan OPD, imbuh Zulkenedi, kendala pekerjaan yang ada di lapangan umumnya terkait hal yang bersifat teknis seperti cuaca yang tidak bagus, atau karena hujan yang membuat ada hambatan di pengerjaan. Kemudian ada juga beberapa pekerjaan di BMCKTR yang tidak terlaksana masih disebabkan oleh persoalan teknis di lapangan.
“Dengan dilaksanakannya evaluasi ini, kita mendorong pada OPD-OPD mitra, untuk 2024 realisasi kegiatan yang akan dilaksanakan agar bisa maksimal, karena yang namanya infrastruktur ini kan bersentuhan langsung dengan kepentingan orang banyak, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tukasnya.
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat bersama mitra kerja dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2023 diruang rapat khusus 1 kantor DPRD Sumbar, Selasa (9/1/2024).
Rapat Kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sumbar Budiman dihadiri seluruh anggota dan sejumlah mitra kerja.
Ketua Komisi I Budiman menuturkan bahwa dalam rapat ini akan membahas terkait dengan program Tahun 2023 dari mitra kerja.
“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2023 beserta hambatan dan kendalanya,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa segala bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.
“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.
Komisi II melaksanakan rapat pembahasan berbagai bidang ekonomi, mulai dari pertanian, nelayan, perkebunan dan berbagai hal lainnya.
Salah satunya terkait seberapa optimalnya program pertanian yang telah dianggarkan dalam APBD pada produksi pertanian Sumbar.
Selain juga permasalahan solusi kelangkaan pupuk yang masih menjadi masalah petani.
Kemudian komisi III diantaranya membahas tentang kinerja BUMD. Salah satunya terkait mengevaluasi BUMD yang tidak memberikan deviden memadai dibanding penanaman modal yang diberikan pemerintah provinsi.
Komisi III yang membidangi keuangan ini juga menyoroti realisasi pendapatan daerah yang diupayakan pemprov.
“Selama ini pendapatan asli daerah kita masih ditopang dari pajak kendaraan. Kita harus bisa mengoptimalkan pendapatan dari sumber lain. Terutama dari aset-aset yang kita miliki,” ujar Ketua Komisi III
Komisi V bidang kesejahteraan masyarakat salah satunya membahas tentang permasalahan pendidikan.
Terutama tentang pendidikan SMA yang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal yang dibahas terkait pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
Pada kesempatan itu juga dibahas tentang upah guru honorer SMA yang sudah dialokasikan pada APBD provinsi. Kemudian permasalahan realisasi beasiswa dana rajawali. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar