DPRD Prabumulih Gelar Reses, Soroti Masalah Sampah dan Pemekaran Wilayah di Dapil 1

PRABUMULIH, RUBRIKTERKINI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar reses masa persidangan II tahun 2025 di daerah pemilihan (Dapil) 1, yang meliputi wilayah Kecamatan Prabumulih Timur. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Lurah Gunung Ibul pada Rabu, 19 Maret 2025.

Reses tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni Viktoria SH, M.Si, didampingi Wakil Ketua I, Aryono ST, serta anggota DPRD lainnya, antara lain Welizar SE, Evi Susanti SE, Hartono Hamid SH, Hendriansyah SE, Dhafina Marsyah Tahira SH, Drs. Herawaty M.Kes, H.M. Rasyid S.Ag MM, Niko Ardha Pranata SE, dan Iswanto. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni Viktoria, menyampaikan bahwa reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang ada di Dapil 1, khususnya mengenai penanganan sampah dan pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan administrasi RT/RW.

"Reses ini merupakan wadah bagi kami untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari masyarakat. Kami fokus pada dua isu utama, yaitu penanganan masalah sampah yang semakin mendesak, serta penataan administrasi wilayah akibat pemekaran," ujar Deni Viktoria.

Deni Viktoria juga menekankan pentingnya respons cepat dari OPD terkait, seperti Dinas Perkim dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk menindaklanjuti keluhan warga mengenai masalah sampah. "Kami meminta pihak terkait, terutama Dinas Perkim dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk segera merespons dan mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah sampah ini," tegasnya.

Selain itu, Deni Viktoria juga menyoroti perlunya percepatan proses administrasi kependudukan yang terdampak pemekaran wilayah. Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk segera mendata dan memproses perubahan data alamat warga agar tidak berlarut-larut. "Proses administrasi kependudukan harus segera diselesaikan agar warga tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik," tambahnya.

Dalam sesi dialog, salah seorang warga menyampaikan keluhan mengenai penumpukan sampah yang semakin parah akibat minimnya lahan tempat pembuangan sampah dan keterlambatan pengangkutan sampah. "Kami kesulitan mengatasi tumpukan sampah karena tidak ada lahan yang memadai. Selain itu, mobil bak sampah sering terlambat datang," keluh warga tersebut.

Reses ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dan langkah-langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat Dapil 1.

Editor:Heru